Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi,dan sebagainya. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari masa awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, sampai masa reformasi. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai upaya telah dilakukan hingga perekonomian Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

1. Perkembangan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan

Pada awal Kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil karena masalah-masalah yang terjadi pada masa itu eperti inflasi dan blokade laut yang dilakukan Belanda.

Masalah Inflasi

Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi (hiperinflasi). Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Pada saat itu, pemerintah tidak dapat menyatakan mata uang Jepang tidak berlaku karena belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Kas Negara pun kosong, pajak dan bea masuk sangat kecil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan berlakunya mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

Inflasi Indonesia 2015

Blokade Laut

Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai berikut.

1. Melaksanakan Program Pinjaman Nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pada bulan Juli 1946, seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pelaksanaan pinjaman ini dinilai sukses.
2. Melakukan Diplomasi ke India Pada tahun 1946, Indonesia membantu pemerintah India yang tengah menghadapi bahaya kelaparan dengan mengirimkan beras seberat 500.000 ton. Sebagai imbalannya India mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. 
3. Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri Usaha mengadakan hubungan dagang ke luar negeri itu dirintis oleh Banking and Trading Corporation (BTC). BTC berhasil mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Hubungan dagang langsung ke luar negeri juga dilakukan melalui Sumatra dengan tujuan utamanya adalah Singapura dan Malaya. Usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat.

2. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Masalah ekonomi masa tersebut adalah beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung oleh Indonesia. Tanggungan beban ekonomi dan keuangan sesuai kesepakatan KMB membuat defisit keuangan bertambah hingga mencapai 5,1 milyar rupiah. Defisit tersebut dikurangi dengan kredit dari Uni Indonesia-Belanda sebesar 200 juta rupiah dan kredit dari exim Bank of Washington 100 juta dolar yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana ekonomi.

Masalah perekonomian yang muncul ini pun akhirnya menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Permasalahan

Upaya Penanggulangan

Defisit keuangan

Gunting Safrudin yaitu pemotongan (sanering) semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Upaya ini dilakukan tanggal 20 maret 1950 sehingga uang yang beredar dapat ditanggulangi. Ekonomi Banteng yaitu usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan tujuan menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa indonesia dengan cara memberi bantuan kredit kepada pengusaha bermodal lemah. Gerakan ini dilaksanakan pada April 1950 - 1953. Usaha tersebut gagal karena pengusaha pribumi tidak bisa bersaing dalam sistem ekonomi liberal, pengusaha memiliki moralitas yang bersifat komsumtif, para pengusaha sangat bergantung pada pemerintah, dan para pengusaha menyalahgunakan dengan mencari keuntungan dari kredit yang diberikan. Nasionalisasi De Javasche Bank pada akhir tahun 1951. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan. Sistem Ekonomi Ali-Baba Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Ali-Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerja sama ekonomi antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi (khususnya China.. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Devaluasi Mata Uang Rupiah pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Mengeluarkan Deklarasi Ekonomi  (Dekon) pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem Ekonomi Terpimpin. Namun, dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin, pemerintah lebih menonjolkan unsur terpimpinya daripada unsur ekonomi yang efisien Sektor ekonomi ditangani langsung oleh Presiden. Akibatnya, kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah pusat dan kegiatan ekonomi pun mengalami penurunan.

3. Perkembangan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama upaya mengatasi inflasi.

Program Jangka Pendek

Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966 angka inflasi mencapai 650% maka pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dengan segera tetapi harus melakukan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil tingkat inflasi bisa ditekan menjadi 120% pada tahun 1967. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik, hingga pada tahun 1969, pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang.

Program Jangka Panjang
Program jangka panjang diwujudkan dengan rencana pembangunan jangka panjang(25 tahun) dengan dilakukan secara periodik yaitu Rencana Pembangunan lima tahun (repelita).

1. Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974). Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelaksanaan Pelita I telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton; pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun; pendapatan rata-rata penduduk (pendapatan per kapita) dari 80 dolar Amerika dapat ditingkatkan menjadi 170 dolar dan inflasi bisa ditekan menjadi  menjadi 47,8% pada akhir Pelita I (1973/1974).
2. Pelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata- rata penduduk 7% setahun dan tingkat inflasi bisa ditekan 9,5%. Pada sektor pertanian, telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru.
3. Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Produksi beras diperkirakan mencapai 20,6 juta ton pada tahun 1983.
4. Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989) Pelita IV menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25,8 juta ton pada tahun 1984. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985.
5. Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994) Pelita V menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Pelita V adalah periode terakhir dari pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu, dilanjutkan pembangunan jangka panjang tahap kedua.
6. Pelita VI. Pelita VI merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita VI lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Direncanakan, Pelita VI dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1994 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 1999. Namun, pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Akibatnya, Pelita VI tidak bisa dilanjutkan sesuai dengan yang direncanakan.

4. Perkembangan Ekonomi pada Masa Reformasi
Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah dari Rp2.500,00 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000,00 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi.

Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Pada masa ini, proses pemulihan ekonomi dilaksanakan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

• Menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
• Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.500 per dolar Amerika, namun hal tersebut belum mampu mengatasi krisis ekonomi.

Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00.

Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.
2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
3. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono
Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi berkisar 5-6%. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
3. Pengurangan Utang Luar Negeri